KABARMERDEKA.ID, MANADO – Anggota Bawaslu RI, Herwyn J.H. Malonda, mengajak sivitas akademika untuk mengambil peran lebih aktif dalam mengawal kualitas demokrasi melalui pengawasan partisipatif dan penguatan literasi demokrasi. Ajakan tersebut disampaikan saat memberikan kuliah umum bertajuk “Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu” di Fakultas Hukum Universitas Yapis (UNIYAP) Papua, Rabu (20/5/2026).

Dalam pemaparannya, Herwyn menjelaskan bahwa penegakan hukum pemilu saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital. Menurutnya, berbagai bentuk pelanggaran baru, seperti disinformasi di ruang siber hingga praktik politik uang berbasis elektronik, menuntut pendekatan pengawasan yang lebih adaptif dan inovatif.

Herwyn mengungkapkan bahwa Bawaslu terus melakukan transformasi sistem pengawasan dengan memanfaatkan teknologi digital. Langkah tersebut dilakukan melalui pengembangan mekanisme peringatan dini, pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence), penggunaan dasbor pemantauan secara real time, serta pemetaan kerawanan berbasis pengelolaan data dalam skala besar.

Meski demikian, Herwyn menegaskan bahwa kemajuan teknologi tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan masyarakat yang memiliki pemahaman demokrasi yang baik. Ia menilai literasi demokrasi tidak cukup hanya dipahami secara teoritis, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui keterlibatan aktif warga negara dalam mengawasi proses demokrasi.

“Literasi demokrasi harus mewujud dalam tindakan nyata untuk mengawal kedaulatan rakyat,” tegas Herwyn di hadapan mahasiswa dan civitas akademika.

Ia menambahkan bahwa perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai ruang pembentukan pemikiran kritis sekaligus pusat pengembangan budaya demokrasi yang sehat. Karena itu, keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pemilu dan memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

Sebagai bentuk penguatan kolaborasi antara dunia akademik dan lembaga pengawas pemilu, Herwyn turut menyerahkan sejumlah buku terbitan Bawaslu yang berkaitan dengan pengawasan dan tata kelola pemilu kepada pihak kampus. Buku-buku tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam memperdalam pemahaman mengenai sistem pengawasan pemilu dan perkembangan demokrasi di Indonesia.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan kerja sama antara Bawaslu Provinsi Papua dan UNIYAP Papua. Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal untuk memperluas kolaborasi di bidang pendidikan, penelitian, serta pengembangan pengawasan partisipatif guna mendukung penegakan keadilan pemilu yang lebih kuat di masa mendatang. (rain)