HALMAHERA UTARA, KabarMerdeka.ID – Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, M.Si., hadir dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Maluku Utara. Acara yang mengusung tema “Konektivitas adalah Kunci Memutus Mata Rantai Kemiskinan” ini digelar di Gamalama Ballroom, Bela Hotel Ternate, Jumat (08/05/2026).

Kegiatan resmi dibuka oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur, Ketua DPRD, jajaran Forkopimda, Kepala Daerah se-Maluku Utara, serta perwakilan Kementerian/Lembaga termasuk Bappenas RI.

Dalam arahannya, Gubernur Sherly menekankan pentingnya dampak nyata dari pertumbuhan ekonomi provinsi yang mencapai 34 persen (Year-on-Year) pada 2025 dan bertahan di angka 19,3 persen pada kuartal I 2026. Ia menyoroti kegelisahan masyarakat terkait ketimpangan ekonomi dan kondisi infrastruktur, di mana sekitar 30 persen atau 1.900 km dari total ruas jalan berada dalam kondisi rusak berat.

“Tanpa konektivitas, tidak ada pemerataan ekonomi. Mayoritas masyarakat kita adalah petani dan nelayan. Satu-satunya cara mengentaskan kemiskinan struktural adalah memastikan hasil produksi mereka sampai ke pasar dengan cepat,” tegas Sherly.

Untuk menuntaskan persoalan jalan rusak tersebut, Gubernur mendorong terobosan kebijakan “Out of the Box” dengan target pembiayaan mencapai Rp4,5 triliun melalui tiga strategi utama: optimalisasi minimal 10 persen APBD untuk infrastruktur, penerapan metode Lapen (Lapisan Penetrasi), dan inovasi Kontrak Payung. Maluku Utara menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan Kontrak Payung Jasa Konstruksi yang terbukti mengefisiensikan anggaran hingga 30 persen.

Selain fisik, perhatian serius juga diberikan pada sektor pendidikan. Merespons tingginya angka putus sekolah, kebijakan penggratisan uang komite telah menurunkan angka putus sekolah hingga 50 persen. Tahun ini, Pemprov akan meluncurkan Pilot Project Sekolah Jarak Jauh di wilayah Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur demi pemerataan akses di pulau terdepan.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Kewilayahan Bappenas RI, Dr. Medrilzam, memberikan apresiasi tinggi terhadap visi pembangunan Maluku Utara. Bappenas mendukung upaya diversifikasi ekonomi di luar sektor tambang, pengembangan KEK Morotai, serta penyusunan Masterplan Kota Sofifi sebagai pusat pemerintahan yang berkelanjutan.

Kepala Bappeda Maluku Utara, Dr. M. Sarmin S. Adam, melaporkan bahwa Musrenbang ini menetapkan lima prioritas utama pembangunan tahun 2027, meliputi pemenuhan layanan dasar, percepatan konektivitas, pengembangan ekonomi, reformasi birokrasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Acara berlangsung tertib dan penuh semangat kebersamaan antar pemangku kepentingan dari seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara.

(Eko Putra Septiyanto)