HALMAHERA UTARA, KabarMerdeka.ID — Ribuan petani yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Petani menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut) pada Senin (28/09/2026).

Aksi massa ini hadir untuk menyerukan dukungan penuh terhadap Peraturan Daerah (Perda) No. 02 Tahun 2025 tentang Hilirisasi Kelapa demi menjaga iklim investasi daerah.

​Dibawah pengawalan ketat aparat kepolisian, Koordinator Lapangan (Korlap) Hein Radjawange menegaskan bahwa kerja keras Pemerintah Daerah di bawah kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua telah membuktikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat lewat keterbukaan investasi.

​”Kami tetap mendukung Perda 02 Tahun 2025 tentang Hilirisasi dan menjaga iklim investasi yang sementara tumbuh di Halut. Berbagai upaya dan kerja keras Bupati Piet Hein Babua untuk mensejahterakan masyarakat Halut lewat keterbukaan investasi kami dukung sepenuhnya,” ujar Hein tegas saat menyampaikan orasinya di lapangan.

​Suasana sempat menegang dan nyaris diwarnai gesekan fisik ketika massa petani berhadapan dengan massa juga dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang juga mengelar aksi. Ketegangan terpicu akibat keterbatasan ruang bicara bagi perwakilan petani. Namun, situasi dapat diredam berkat kesigapan Ketua BP Polri Resor Halut Yano Chriswan Mahura, Kasatpol PP M. Kacoa, beserta jajaran aparat Polres Halut. Massa GMNI kemudian diarahkan untuk membubarkan diri guna menghindari bentrokan antar-korlap.

​Sejumlah ibu tani yang turut mengambil bagian dalam barisan aksi menyuarakan hal serupa. Mereka menegaskan keberadaan investasi hilirisasi kelapa secara langsung menopang stabilitas ekonomi keluarga mereka sehari-hari. Aksi pun kembali berjalan kondusif hingga akhir acara.

​Di penghujung aksi, Aliansi Masyarakat Peduli Petani secara resmi membacakan empat poin tuntutan utama:

-​Mendukung penuh keberlanjutan Perda No. 02 Tahun 2025 tentang Hilirisasi Kelapa.

-​Komitmen bersama menjaga iklim investasi kelapa demi kepentingan ekonomi masyarakat Halmahera Utara.

-​Meminta Pemerintah Daerah dan DPRD Halut konsisten mengawal Perda No. 02 Tahun 2025 tanpa terpengaruh narasi atau desakan tanpa kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

-​Meminta aparat kepolisian bertindak jeli dan menindak tegas penyebaran informasi bohong (hoax) terkait data dan harga buah kelapa yang meresahkan petani serta mengganggu iklim investasi.

​Merespons aspirasi tersebut, Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua langsung turun ke lapangan menemui ribuan petani.

Di hadapan massa, Bupati menyatakan sikap tegasnya untuk terus berdiri di pihak petani dan mengawal keberlangsungan investasi daerah, salah satunya keberadaan PT. Nico yang menjadi salah satu penopang perekonomian warga.

​”Ada cerita panjang bagaimana petani kelapa di daerah ini tak berdaya saat investor berganti investor datang dan berinvestasi namun hasilnya mengecewakan.

Karena itu, kami telah mengkaji dan menyadari bahwa Perda ini memberikan dampak yang sangat signifikan bagi petani kelapa, sehingga iklim investasi yang telah berjalan dan membawa dampak positif bagi warga ini perlu terus kita dukung bersama,” pungkas Bupati Piet. (Oke)